Bagikan:

1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Kaum buruh di seluruh penjuru dunia memperingatinya dengan melakukan aksi. Tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, pengertian dari buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tahun 2014dianggap sebagai tahun politik karena pada tahun inilah 5 tahun kedepan nasib Indonesia akan ditentukan. Di tahun-tahun politik seperti sekarang segala sesuatu cenderung dibawa ke ranah politis, termasuk buruh. Buruh yang dianggap sebagai kaum yang mudah dipengaruhi,seakan menjaditarget janji-janji manis bagi para calon pemangku jabatan. Upah kerja tinggi, penyediaan lapangan pekerjaan, kesejahteraan terjamin menjadi hal yang sering dilontarkan calon pejabat negara.

Indrayana selaku Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Nasional saat menghadiri undangan di salah satu stasiun televisi swasta mengatakan bahwa buruh jangan dipolitisasi. Perwakilan buruh yang menandatangi perjanjian politik dengan presiden hanya menempatkan dirinya sebagai follower. Sedangkan perjanjian tersebut hanya menjadi kesepakatan tingkat elite politik buruh, tidak sampai pada tingkatan bawah.

Masih menurut Indrayana, survey yang dilakukan pemerintah terhadap buruh juga tidak berimbang. Buruh yang menjadi sasaran adalah buruh yang masih lajang. Padahaltingkat konsumsi buruh lajang dengan buruh yang sudah berkeluarga sungguh jauh berbeda. Disini kita dapat melihat survey yang dilakukan pemerintah kurang tepat sasaran.Tentu hasilnya juga tidak sesuai dengan realita, dan imbasnya pemerintah menjadi tidak merata dalam mensejahterakan buruh.

Neoliberalisme yang sudah berada di depan mata menuntut Indonesia untuk membuka diri dan mampu bersaing dengan negara lain. Melihat realita sekarang ini, memang dirasa Indonesia belum siap menghadapitantangan pasar global. Namun, jika memang Indonesia akan dibawa menuju pasar global, maka menjadi tugas berat pemimpin yang terpilih nanti untuk mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.Produk yang berkualitas akan ada jika pekerja/buruh berkualitas pula. Tidak terlepas dari itu saja, harus ada hubungan harmonis antara 3 komponen didalamnya, yaitu pemerintah, pengusaha,dan pekerja. Antara satu sama lain jangan sampai ada yang dirugikan. Kebijakan ekonomi ke depanmutlak menjadi kewenangan dari pemimpin Indonesia selanjutnya,apakah tetap membawakita bertahan dengan ekonomi kapitalis atau merubahnya dengan ekonomi kerakyatan.

Redaksi

Bagikan: