Ikuti Kami:

Term of Refference: Diskusi “Buruh Lemah Semakin Dilemahkan”

Berikut adalah gambaran singkat Laporan Umum majalah Himmah edisi pertama Mei 2017 yang akan didiskusikan pada kamis, 25 Mei 2017. Silahkan dibaca sebagai bahan untuk diskusi. Anda juga dapat melihat bahan diskusi “Buruh Lemah Semakin Dilemahkan” di sini

I. Dalam Bayang-bayang Upah Murah

Tahun 2015 buruh dibuat tertohok oleh kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Muncul beragam reaksi penolakan. Demo besar-besaran, bahkan berujung represi. Buruh gelisah, rezim ini ditakutkan akan menjadi rezim yang menghamba kaum pemodal. Tujuannya untuk kemudahan investasi, hasilnya fleksibilitas upah. Buah dari rezim ini adalah politik upah murah. Korbannya adalah rakyat pekerja. Sialnya, justru pekerja juga yang disalahkan dengan dalih produktivitas yang rendah.

Bukan tanpa alasan ramai reaksi penolakan. Kebijakan ini dinilai akan melemahkan posisi tawar buruh. Belum lagi, lahirnya kebijakan ini pun tanpa melibatkan serikat buruh. Penetapan upah minimum yang tadinya melalui tawar menawar yang alot, kini ditimbang dengan formulasi rigid. Melalui pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Setelah adanya kebijakan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) ini, praktis wewenang dari Dewan Pengupahan semakin sedikit. Dewan Pengupahan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah lembaga tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Namun, kini kerja-kerja di Dewan Pengupahan hanya formalitas.

Upah minimum memang seharusnya menjadi jaring pengaman. Sebuah patokan dasar perusahaan memberi upah pada pekerjanya. Namun, perlu lah dicermati laporan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016. Dari laporan itu dapat dilihat perbandingan antara pekerja dengan gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan di bawah UMP. Hasilnya, 51,45 persen untuk pekerja di atas UMP berbanding dengan 48,55 persen di bawah UMP. Sebuah fakta menyedihkan, bahwa masih ada 48,55 persen pekerja yang memperoleh upah di bawah UMP. Hal Ini menunjukkan di Indonesia masih banyak, bahkan hampir setengahnya, buruh mendapatkan upah di bawah UMP.

Pada 30 Oktober 2015 lalu, berbagai elemen buruh tumpah ruah melakukan demo besar-besaran menolak PP Pengupahan. Namun, yang terjadi malah kriminalisasi. Sebanyak 26 aktivis yang terdiri dari 23 buruh, dua orang dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan satu mahasiswa ditangkap. Ditambah pihak kepolisian melakukan pengeroyokan. Pada 22 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas 26 aktivis tersebut karena tidak terbukti bersalah.

II. Siasat Tuan Memberangus Perlawanan

Selalu ada kontradiksi kepentingan. Gesekan pun tak terelakan. Perlawanan-perlawanan dilakukan oleh serikat buruh yang mewakili aspirasi kaum buruh. Percikan perlawanan ini pun mendapat hadangan. Kaum pemodal tidak tinggal diam, segala cara diupayakan agar serikat buruh yang melawan bungkam. Pemberangusanlah yang terjadi. Dengan beragam pola, diciptakanlah siasat agar gerakan buruh hancur.

Menurut Laporan Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal yang diterbitkan oleh LBH Jakarta pada April 2016. Tercatat sebanyak 1.409 buruh yang mengadukan permasalahan PHK ke LBH Jakarta. Alasan paling banyak adalah pemberangusan serikat, lalu disusul dengan efisiensi dan pailit. Laporan ini menggambarkan bahwa masih banyak pengusaha yang jengah melihat aktivitas organisasi para pekerjanya. Pengusaha tidak segan-segan untuk merumahkan pekerjanya. Seolah-olah buruh harus manut-manut saja. Cermin tidak adanya kata demokrasi di tempat kerja.

Padahal, kebebasan berserikat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Buruh sejatinya mendapatkan jaminan dalam melakukan kerja-kerja organisasi di dalam serikat. Realitanya, sampai saat ini tindakan pemberangusan serikat masih terjadi. Masih menurut undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa tindakan pemberangusan serikat adalah tindak pidana. Buku Temuan dan putusan Indonesia People’s Tribunal tahun 2014 yang diterbitkan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) mengatakan bahwa ada kelemahan hukum dalam mengimplementasikan kasus pidana perburuhan, utamanya dalam konteks pemberangusan serikat. Banyak pengusaha yang sering melakukan pidana perburuhan namun jarang diimplementasikan kasus hukumnya.

Pola-pola dalam pelemahan serikat buruh dilakukan dengan beragam cara. Mulai dari yang ringan seperti memutasi anggota serikat sampai yang ekstrim melakukan PHK. Menurut penelitian LIPS lainnya, pemberangusan serikat merupakan cara paling efektif untuk merusak gerakan buruh. Kaum pemodal melakukan pemberangusan agar buruh tidak mampu menuntut hak mereka.

III. Rajut Asa Buruh Rumahan

Ada cerita lain tentang kaum buruh di balik dinding rumahan. Mereka biasa disebut pekerja rumahan. Ceritanya memang bukan hal yang baru. Fenomena modernitas, sebuah desain relasi industri, sedunya para pekerja.

Istilah buruh rumahan menurut International Labour Organization (ILO) yaitu pekerja yang bekerja di rumahnya atau di tempat pilihannya, dan bukan tempat dari pemberi kerja. Ia menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan pemberi kerja.

Selama ini pekerja rumahan masuk kepada kategori pekerja informal. Faktanya, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 177 tahun 1996 tentang Pekerja Rumahan. Direktur ILO Jakarta mengatakan bahwa pekerja rumahan belum lah terlindungi payung hukum.

Pekerja rumahan muncul karena daya saing antar perusahaan semakin meningkat. Dalam praktiknya, ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan. Memberikan pekerjaan kepada pekerja rumahan, agar proses-proses produksi bisa berjalan lebih efisien. Diciptakanlah rantai pasok yang panjang. Sementara pengusaha pun terlepas dari tanggung jawab ketenagakerjaannya. Tidak adanya payung hukum, upah murah, apalagi bicara jaminan sosial. Merupakan pemandangan yang biasa ditemui dari pekerja ini.

Diciptakanlah jarak hubungan kerja antara majikan dan buruh sejauh mungkin. Ujung-ujungnya, ini menjadi akal-akalan para majikan. Bersiasat agar lolos dari jerat tanggung jawab untuk patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Jelas, dalam kondisi seperti itu, daya tawar buruh bukan saja lemah, tapi tidak ada sama sekali.

Sejatinya posisi buruh ada pada posisi yang lemah. Diperlukan peran negara dalam menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, keberpihakan pada kaum tertindas harusnya menjadi hal yang niscaya. Kalaulah kini negara hanya mementingkan investasi yang sebanyak-banyaknya, dan memihak pada korporasi, maka nasib buruh yang kini lemah, akan semakin dilemahkan. Kalau seperti ini adanya, “Kerja kerja kerja!” slogan tenar ala presiden kita hanya omong kosong belaka, karena nasib pekerjanya makin sengsara.[]